| Konservasi untuk rakyat |
| Wednesday, 23 January 2008 | |
|
Konservasi untuk rakyat di kawasan Slamet : Mulai dari apa yang ada, bukan dari apa yang seharusnya ada Tentang Kawasan Slamet Pada awal abad 20, hampir seluruh kawasan Slamet diisi oleh hutan primer. Masyarakat mendiami kawasan ini dan berinteraksi begitu kuat dengan hutan dan lingkungannya. Interaksi ini begitu kuat hingga seolah tidak mungkin masyarakat hidup tanpa keberadaan hutan disekitarnya. Dari abad ke abad, interaksi ini membentuk tradisi hidup masyarakat yang menempatkan keberadaan manusia sebagai bagian dari harmoni dinamika semesta. Perubahan besar mulai terjadi ketika pengelolaan hutan diklaim oleh Jawatan Kehutanan sebagai representasi kekuasaan Negara. Hutan primer mulai dikonversi menjadi hutan produksi dengan tanaman homogen seperti damar (Agathis borneensis) dan pinus (Pinus merkusii). Ribuan hektar lahan hutan primer mulai ketinggian 300 m dpl hingga sekitar 1.000 m dpl ditebang dan ditanami dengan tanaman homogen. Masyarakat yang sebelumnya hanya mengenal “pemerintah” dan “negara” dalam bentuk Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten, mulai mengenal “kekuasaan” pada wilayah hutan. Keberadaan “mandor”, “mantri”, “sinder” hingga “administratur” hutan yang keberadaannya di tingkat desa sering kali lebih kuat dari Pemerintah Desa sendiri. Perubahan mulai terjadi. Harimau jawa (Panthera tigris sondaicus) menyusut dengan cepat di wilayah ini hingga dinyatakan punah. Elang jawa (Spizaetus bartelsi) berkurang secara drastis hingga jumlahnya tercatat tinggal sekitar 200 pasang. Habitat hidupan liar menyusut dengan cepat hingga kawasan Gn. Slamet tidak lebih dari sekedar “pulau” ekosistem hutan hujan tropis dataran tinggi yang kecil, tidak lebih dari 30.000 Ha. Pada sisi lain akses masyarakat terhadap sumber daya hutan terputus. Mulai terjadi kerusakan sistem hidrologi. Mata air menyusut jumlah maupun debitnya terutama pada musim kemarau. Kondisi ini diperparah dengan revolusi hijau disektor pertanian yang secara drastis mengubah pola pertanian subsisten dan mendorongnya menjadi bagian dari industri pertanian besar. Beberapa spesies serangga dan mamalia besar mulai dikenal sebagai hama pertanian. Hingga dekade 80an, kondisi ini belum terlalu mengganggu. Jumlah penduduk dan tingkat pemilikan lahan serta kondisi sistem pertanian yang relatif (berkat subsidi) masih baik masih mampu menjadi sumber daya yang memadai bagi kehidupan masyarakat. Mulai awal dekade 90an kehidupan di lereng Slamet semakin terasa sulit. Feedback ekologi akibat tekanan perusakan yang tinggi di hutan dan kontaminasi kimia dan benih hibrida di lahan-lahan pertanian, matinya tanaman cengkeh (termasuk harga jualnya) secara sistematis mengubah masyarakat di kawasan Slamet yang sangat mandiri secara sosial ekonomi menjadi penduduk miskin. Kemiskinan ini kemudian dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk mendorong babak baru eksploitasi sumber daya alam di kawasan Slamet. Pemodal berhasil membujuk masyarakat untuk menanam kentang, kobis dan jenis sayuran lain secara intensif. Tidak kurang dari 20 liter pestisida mematikan dan lebih dari 200 kg bahan pupuk kimia dimasukan ke lahan pertanian. Pada awal dekade 90an hal ini hanya terjadi di lereng utara, akan tetapi saat ini, lebih dari dua per tiga kawasan Slamet terkontaminasi bahan kimia melalui pertanian sayuran intensif. Sepertiga sisanya terselamatkan hanya karena curah hujah yang terlalu tinggi sehingga terlalu mahal untuk investasi budidaya sayur. Pada sisi lain, pemodal (dan juga pengelola hutan) juga sukses merayu masyarakat untuk bekerja sebagai buruh penebang kayu entah legal atau illegal. Kemiskinan (dan kapitalisasi berbagai komponen kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja) juga secara mengejutkan berhasil mendorong beralihnya pemilikan lahan petani di lereng selatan dan berakhir dalam akumlasi pemilikan lahan oleh orang-orang kota (dan pengusaha industri wisata). Dan kemudian sim salabim. Masyarakat subsisten yang sejahtera dan mandiri berubah menjadi buruh pertanian, buruh diperkotaan, buruh migran, penebang kayu legal maupun illegal upahan, dan seterusnya. Kegagalan pengelolaan hutan dan sistem pertanian tidak hanya berhenti sampai pemiskinan masyarakat disekitarnya saja. Kerusakan hutan dan lahan di dataran tinggi berakibat pada kerusakan sistem hidrologi pada kawasan yang lebih luas lagi. Intensitas bencana longsor dan banjir meningkat pesat dalam 2 dekade terakhir. Belum terhitung lagi kerugian akibat kegagalan panen, penurunan produktifitas lahan pertanian, serta biaya yang harus dikeluarkan akibat kekeringan dimusim kemarau, perubahan musim, peningkatan suhu kota dan semakin langkanya sumber air bersih yang mudah diakses oleh masyarakat. Nilai lagi jika ditambahkan biaya kompensasi dari para pejalan kaki yang tidak lagi merasa nyaman karena kota menjadi begitu panas saat ini dan memilih menggunakan kendaraan meskipun hanya untuk jarak yang dekat; penggunaan pendingin udara yang dulu tidak dibutuhkan di rumah maupun ruang-ruang pertemuan, konsumsi bahan bakar dan sebagainya. Begitu besarnya kerugian yang ditimbulkan hingga seolah nilai manfaat langsung dari eksploitasi destruktif sumber daya alam in begitu tidak berarti dibandingkan dengan nilai kerugian yang ditimbulkannya. Pada saat ini luas wilayah yang terpengaruh secara langsung akibat kerusakan di kawasan Slamet mencapai 6 Kabupaten dengan populasi penduduk mencapai lebih dari 6 juta jiwa. Harus diakui bahwa rusaknya hutan dan buruknya sistem pertanian juga harus di sejajarkan dengan problem kebijakan dan kondisi perekonomian nasional seperti pencabutan subsidi pupuk, hilangnya proteksi pasar bagi petani, naiknya harga minyak dan BBM dan faktor-faktor lain. Akan tetapi satu hal yang pasti, banjir, longsor, kekeringan, hama dan penyakit tanaman, cuaca dan iklim mikro yang rusak serta biaya lingkungan yang tinggi merupakan buah dari kerusakan ekologi. Satu hal lagi yang pasti bahwa kerusakan ekologi adalah akibat dari eksploitasi yang melebihi kemampuan lingkungan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dan yang pasti lagi, eksploitasi berlebih ini adalah bentuk kegagalan manajemen sumber daya alam. Masyarakat kawasan Slamet dan perubahan iklim. Seberapa pentingkah kawasan Slamet ini ? Kawasan Gunung Slamet adalah salah satu kawasan hutan hujan tropis dataran tinggi yang tersisa di jawa. Wilayahnya meliputi 5 kabupaten yaitu Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal dan Brebes. Secara ekologi, wilayah G. Slamet ini merupakan salah satu komponen penting yang mempengaruhi stabilitas lingkungan pada areal seluas sekitar 7.000 Km2. Kawasan hutan seluas sekitar 328,5 Km2ini mempengaruhi kualitas kehidupan lebih dari 6 juta jiwa penduduk di sekitarnya baik dari sisi sediaan air bersih, kesejukan udara, kesuburan lahan, ketersediaan air pertanian, hingga keamanan dari banjir dan longsor. Tentu saja bukan berarti ini menghilangkan nilai penting setiap jengkal tanah di luar kawasan slamet untuk pengelolaan yang lebih baik. Pahamkah para petani hutan atas isu pemanasan global ? Pahamkah masyarakat di lereng-lereng kawasan Slamet pada problem efek rumah kaca ? Pahamkah mereka yang termiskinkan ini seberapa penting nilai hutan disekitar mereka pada penduduk bumi ? Entahlah, yang jelas mereka menganggap sangat penting keberadaan hutan disekitar mereka pada kelangsungan hidup mereka. Akses masyarakat terhadap hutan adalah hal yang penting buat mereka. Kesadara bahwa hutan merupakan jaminan ketersediaan air untuk keseharian dan pertanian mereka suda sejah dulu ada. Kesadaran bahwa sekarang siklus musim sudah jauh berubah sudah disadari seiring dengan perubahan itu mulai terjadi. Termasuk kesadaran bahwa bukan mereka perusak hutan yang menebang berhektar-hektar. Termasuk kesadaran bahwa mereka akan selalu disalahkan, bahkan jika atas nama kebutuhan mereka mengambil satu – dua batang pohon untuk memperbaiki rumah mereka. Kemenangan kecil… Kepercayaan adalah hal yang mahal dan sulit untuk di gapai. Tesis bahwa kemiskinan adalah sumber utama kerusakan hutan seolah tidak terbantahkan. Pikiran bahwa masyarakat tepian hutan adalah bodoh dan tidak dapat mengelola hutan sudah merasuki pikiran begitu banyak orang-orang “terpelajar”. Kedua anggapan ini adalah tantangan besar bagi setiap komunitas untuk mematahkannya, sekaligus menyebarkannya. Tapi fakta tidak dapat disembunyikan. Keberhasilan sebagian masyarakat di lereng gunung Slamet untuk tetap mepertahankan hutan di tanah rakyat tidak terbantahkan. Sistem kelola hutan rakyat ini begitu berhasil untuk menjaga jumlah luasan tutupan hutan dan sekaligus pada saat yang sama memberikan kesejahteraan pada pengelolanya. Di Kabupaten Banyumas, Purbalingga dan sebagian Kabupaten Brebes, proses pemanenan dan permudaan (deforestasi dan reforestasi) di hutan rakyat berjalan dengan baik. Bukan hanya nilai kayu yang kemudian memberikan kontribusi bagi masyarakat, tetapi juga bahkan sampai ke penyediaan dan pemasaran benih, pupuk kandang dan sebagainya. Di Kabupaten Banyumas dan Purbalingga, hanya dalam kurun waktu satu dekade, produksi tebangan kayu albasia atau kalba (Albizia mangium) meningkat lebih dari tiga kali lipat, sedangkan penambahan populasi (penanaman) meningkat lebih dari 5 kali lipatnya dengan luasan tanam yang meningkat 3 kali lipatnya pada dekade yang sama. Hal ini masih belum terhitung dengan pertumbuhan usaha penggergajian rakyat, mebel rakyat dan sebagainya. Dampak ikutannya adalah ketersediaan sumber pangan yang lebih baik lagi bagi usaha ternak kambing komunitas. Dan satu hal lagi yang penting, meskipun jenis kalba ini sedang menjadi jenis primadona, tidak berarti kemudian hutan rakyat berubah menjadi hutan homogen. Tegakan mahoni, wuru, dan buah-buahan seperti pete, jengkol, dan nangka masih tetap dipertahankan. Lebih jauh dari itu, proses perkembangan hutan rakyat ini juga secara nyata telah mendorong heterogenisasi komoditas kayu di hutan produksi milik negara yang dikelola oleh Perum Perhutani. Meskipun pada dataran legalitas masih terjadi negosiasi yang masih jauh dari selesai, pelan tapi pasti posisi tawar masyarakat di hutan produksi ini semakin bertambah. Kenyataan bahwa tidak ada yang lebih mampu mengelola hutan sebaik kemampuan masyarakat lokal terbuktikan ketika proses negosiasi dengan Perum Perhutani ini pada suatu waktu seolah mencapai jalan buntu. Selama ini masyarakat selalu merasa tidak memiliki posisi tawar apapun ketika berhadapan dengan institusi sebesar Perhutani. Akibatnya tawaran apapun diterima bahkan hampir tanpa pengkritisan sama sekali. Termasuk ketika dampak kekeringan dan hilangnya akses masyarakat terhadap sumber daya hutan muncul sebagai konsekuensi lemahnya posisi tawar ini. Sekali ketika kesadaran bahwa hanya masyarakatlah yang secara nyata memiliki posisi tawar kuat dalam pengelolaan hutan dan digunakan dalam bentuk penolakan bekerja sama (non kooperatif) terhadap Perhutani dalam penanaman dan pemeliharaan hutan, maka rusaklah hutan, masuklah para penjarah kayu, bahkan terjadi kegagalan besar dalam proses penanaman (permudaan) pohon pasca logging. Aksi boikot ini jelas tidak akan mampu dihadapi oleh Perhutani. Biaya untuk membayar pekerja hutan untuk menanam, memelihara hingga mengamankan hutan jelas tidak mampu ditanggung oleh perusahaan. Pada akhirnya mau tidak mau Perhutani harus mendengar dan membuka peluang yang lebih besar lagi bagi akses masyarakat pada sumber daya hutan. Meskipun secara formal hasil yang didapat saat ini masih jauh dari harapan, akan tetapi perubahan besar sudah terlihat di hutan produksi yang dikelola Perhutani. Hutan produksi yag sebelumnya hanya terisi dengan komoditas yang homogen, saat ini sudah menjadi lebih beragam isinya. Pete, jengkol, kalba, pucung mengisi tajuk atas. Dibawahnya beberpa menanam merica, nilam, bahkan pisang. Hutan lebih beragam isinya, lebih mensejahterakan hasilnya. Kompleet dan masyarakat kawasan Slamet. Komunitas Peduli Slamet (Kompleet) bukanlah lembaga yang besar. Kami baru berdiri pada 15 November 2000 lalu. Dapat dikatakan belum lama kami bekerja, belum luas wilayah kerja kami, dan bahkan tidak banyak yang dapat kami kerjakan dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Harus diakui bahwa begitu sulit membangun gerakan konservasi yang benar-benar konsisten ditengah konsumerisme yang begitu deras melanda kaum muda di negeri ini. Dengan keterbatasan yang ada, kami justru melihatnya sebagai kelebihan dalam melakukan pengorganisasian. Masyarakat bisa melihat kami dengan sewajarnya, tidak dengan memandang Kompleet sebagai sinterklas yang membagi-bagikan uang atau janji. Kompleet memilih menjadi teman berdiskusi, belajar dan bekerja yang setara dengan masyarakat. Kompleet memilih mendorong masyarakat agar dapat belajar dari pengalamannya, pengalaman masa lalunya, dan belajar dari pengalaman komunitas lain. Kami lebih memilih memberikan sumber daya pengetahuan dan mendorong penguatan perangkat kelembagaan masyarakat dari pada materi. Kami memilih untuk bekerja pada sedikit desa sampai tuntas dan berhasil dari pada bekerja pada wilayah yang luas tetapi tidak jelas capaiannya. Karena kami percaya masyarakat dengan sendirinya akan mengkampanyekan keberhasilannya ke desa tetangganya dan secara alamiah akan terjadi proses belajar di dalamnya. Karena kami percaya bahwa kemandirian masyarakat, kemampuan kritis dan penguasaan informasi serta kekuatan kelembagaan masyarakat itulah syarat utama konservasi bisa berjalan sesuai tujuannya. Demokrasi pengelolaan sumber daya alam : dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, lintas generasi. Purwokerto, Desember 2007 Referensi : Armanto, D. 2005. Evaluasi tata guna lahan dan PDRB pada berbagai sektor di Kabupaten Banyumas. Komunitas Peduli Slamet. Tidak Dipublikasikan. BPS Kabupaten Banyumas. 2005. Kabupaten Banyumas dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. BPS KabupatenPurbalingga. 2005. Kabupaten Purbalingga dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga. BPS Propinsi Jawa Tengah. 2003. Jawa Tengah dalam Angka. Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah. BPS Propinsi Jawa Tengah. 2004. Jawa Tengah dalam Angka. Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah. Didik, dkk. 2000. Hasil Pendataan Potensi Biotis Kawasan Slamet. PL Kapai. Kappala Indonesia. Tidak dipublikasikan. Didik, dkk. 2000. Hasil Pendataan Potensi Sosial Ekonomi dan Budaya Kawasan Slamet. PL Kapai. Kappala Indonesia. Tidak dipublikasikan. Kompleet. 2005. Bulletin Pinggir Alas Ed. 2. Komunitas Peduli Slamet. Kompleet. 2003. Hasil Riset Sosial Ekonomi Desa Melung. Tidak dipublikasikan. Kompleet. 2004. Hasil Riset Sosial Ekonomi Desa Windujaya dan Sunyalangu. Tidak dipublikasikan. Kompleet. 2005. Hasil Riset Perambahan Kawasan Hutan dan Pertanian Intesif di Lereng Utara. Tidak dipublikasikan. Kompleet. 2005. Hasil Riset Sosial Ekonomi Desa Binangun, Clekathakan, Guci, dan Pandansari. Tidak dipublikasikan. Kompleet. 2006. Pemetaan Petak Hutan Pangkuan Desa Melung. Tidak dipublikasikan. |
|
|
.jpg)







