Persoalan kebencanaan paling nyata yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah kerja Kompleet (Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal dan Brebes) serta wilayah kerja JKPB (Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Cilacap) adalah risiko ancaman bencana yang cukup tinggi. Bentang alam, kerusakan ekologis serta kegagalan manajemen pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan menyebabkan ancaman longsor, banjir dan kekeringan menjadi ancaman yang bersifat laten. Data Base Kompleet mencatat lebih dari 20 insiden bencana terjadi per tahunnya di wilayah-wilayah tersebut (banjir, longsor, puting beliung dan kekeringan) dalam sebaran kejadian dan frekuensi kejadian yang cukup tinggi.

Kekeringan adalah ancaman laten di kecamatan Gumelar (Kab. Banyumas), Pulosari (Pemalang). Banjir sangat tinggi frekuensi insidennya di Kecamatan Cipari, Majenang (Kab. Cilacap), Sumpyuh, Kemranjen (Kab. Banyumas). Sedangkan longsor hampir menjadi rutinitas musim hujan di kecamatan Dayeuh Luhur, Majenang (Kab. Cilacap), Pekuncen, Gumelar (Kab. Banyumas), Mrebet, Tlahab (Purbalingga), Bumijawa (Tegal) dan Kecamatan Sirampog (Kab. Brebes).

Pada sisi lain, potensi ancaman bencana vulkanik menempatkan Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal dan Brebes sebagai wilayah yang rentan. Ancaman tsunami juga merupakan faktor ancaman yang penting terkait dengan keberadaan laut di Kabupaten Cilacap selain gelombang pasang tinggi dan rob.

Keberadaan dan perkembangan sejumlah besar industri di Kabupaten Purbalingga, Cilacap dan Tegal turut berperan dalam menimbulkan faktor ancaman bencana yang baru : bencana yang bersumber dari teknologi. Tumpahan minyak mentah dan aspal di perairan Cilacap, ledakan dan kebakaran tanki minyak di Pertamina Unit Pengolahan IV Cilacap, cemaran batubara, dan cemaran logam berat sering terjadi di wilayah ini.

Masyarakat, sebagaimana umumnya subjek kebencanaan di Indonesia lainnya, sangat rentan terhadap berbagai ancaman yang ada. Minimnya informasi dan pengetahuan atas aspek-aspek ancaman yang ada, minim dan homogen serta tungalnya sumber mata pencaharian dan terutama minimnya tabungan (aset) masyarakat semakin menambah rentan posisi masyarakat.

Pola penanganan bencana di Banyumas dan sekitarnya masih ditangani dengan cara yang konvensional. Bencana terjadi dan kemudian korban di beri bantuan. Selesai. Pola lainnya adalah dengan proyek-proyek fisik yang tidak komprehensif dan tidak memperbaiki masalah mendasarnya. Jika sering terjadi bencana banjir, maka sungai dikeruk atau dibuat bendungan atau tanggul. Jika sering terjadi longsor maka dibuat tanggul. Penanganan dengan pendekatan yang sangat sektoral dan berjangka pendek. Tidak ada penanganan yang menyeluruh dan menempatkan manusia sebagai fokus dalam orientasi penanganan sekaligus komunitas rentan sebagai subjeknya.

Hal ini tidak terlepas dari masih digunakannya paradigma penanganan konvensional oleh pemerintah, juga lembaga-lembaga yang menangani bencana di Banyumas dan sekitarnya, termasuk di Jawa Tengah.

Pada sisi lain upaya dan inisiatif untuk mendorong perubahan paradigma ini telah mulai dilakukan oleh beberapa kelompok atau organisasi non pemerintah bersama beberapa komunitas. Kompleet adalah salah satu lembaga yang bersama komunitas jaringan yang peduli pada masalah kebencanaan yang kemudian membentuk Jaringan Kerja Penanganan Bencana. Diluar keinginan dan komitmen yang ada, ada beberapa kelemahan dalam kerja-kerja manajemen kebencanaaan.

Lemahnya kapasitas dan kapabiltas baik sumber daya manusia, kelembagaan maupun jejaring adalah problem yang sampai saat ini masih belum dapat terselesaikan. Masih kurangnya pemahaman baik wacana teoritik maupun praktek merupakan problem yang dialami oleh para staff maupun relawan yang ada. Lemahnya kemampuan melakukan manajemen respon cepat (dalam konteks emergensi), kampanye, maupun mekanisme dan infrastruktur kelembagaan menjadi problem JKPB yang perlu juga segera diselesaikan. Lemahnya jejaring dan kesepakatan bersama antar para pihak dalam manajemen bencana, menjadi prolem yang dihadapi saat kerja-kerja sinergis antar para pihak diperlukan dalam pengelolaan bencana.