NOTA KESEPAKATAN : Awali kesamaan persepsi

 Oleh : Yudi dan Esti

Tanggal 14 Juni yang lalu, sebuah pertemuan bersejarah bagi para Pesanggem di gelar di desa Windujaya, pertemuan ini kemudian disebut “Rembug Desa Windujaya”. Windujaya terletak di pinggir hutan  sebelah selatan gunung Slamet, termasuk wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Desa ini berbatasan secara langsung dengan desa Kalisalak, di sebelah barat, desa Melung, di sebelah timur, desa Kalikesur, dan di sebelah selatan berbatasan langsung dengan hutan “milik” negara.

Desa Windujaya, terbagi lagi menjadi dua dusun. Dusun terbagi lagi menjadi beberapa grumbul. Dusun I, membawahi grumbul Krajan, grumbul Karang Gedang, dan sebagian  grumbul Karang Kuning. Dusun II, membawahi sebagian grumbul Karang Kuning, grumbul Peninis, grumbul Dukuh Anyar, dan grumbul Kebon Jakarta.

Pertemuan ini di pelopori oleh salah satu kelompok tani hutan pimpinan Naryo (70), seorang lelaki berusia senja yang penuh semangat menjaga kelestarian hutan. Ia pun berupaya dengan itikad baik, membela hak kaum tani, yang mengais sedikit rejeki di hutan.

Kompleet, adalah salah satu lembaga yang menfasilitasi pertemuan ini. Lembaga yang secara khusus memberikan perhatian terhadap kelestarian hutan Slamet ini menyatakan bahwa, rembug desa Windujaya merupakan media yang diharapkan dapat menyatukan pandangan berbagai pihak terhadap peran masyarakat desa penyangga hutan dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Selanjutnya, Kompleet memberi alasan mengapa lembaga ini sangat perhatian pada desa penyangga hutan. Menurut Kompleet, desa penyangga hutan merupakan daerah yang memiliki arti penting dalam pembangunan berkelanjutan. Peran masyarakat pinggir hutan dalam pelestarian lingkungan hidup sangat penting bagi kawasan yang ada di bawahnya. Peran tersebut dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang turut serta menjaga fungsi hutan sebagai kawasan tangkapan air hujan. Selain itu, perilaku masyarakat menjaga air sungai tetap bersih adalah perilaku yang patut ditiru dan mendapat penghargaan. 

Pertemuan ini mengundang Bupati Banyumas, Ketua DPRD Banyumas, Bappeda Banyumas, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Banyumas, Dinas Lingkungan Hidup Banyumas, Dinas Pertanian Banyumas, Dinas Peternakan Banyumas, Dinas Pekerjaan Umum Banyumas, Dinas Pengairan Pertambangan dan Energi Banyumas, Perhutani KPH Banyumas, Muspika Kedung Banteng, Kepala Desa Ketenger, Kepala Desa Melung, Kepala Desa Windujaya, Kepala Desa Kalikesur, Kepala Desa Kalisalak, Kepala Desa Baseh, Kepala Desa Sunyalangu, LPPSLH, BABAD, PBHI Jawa Tengah, PKBH, Kompleet, Paguyuban Petani Banyumas ( PPB ), Serikat Tani Banyumas Pekalongan ( SETAN BALONG), KTH Argowilis-Sokawera, LMDH Ardi Kencana-Sunyalangu, LMDH Gempita- Ketenger, dan Paguyuban Gerakan Rakyat Gunung ( PAGER GUNUNG )-Melung.

Dhani Armanto, seorang pegiat Kompleet, bertindak selaku fasilitator dalam rembug desa Windujaya ini. Baik Naryo, dan beberapa petani hutan lainnya, seperti Maksudi dan Sudi Rahardjo mengemukakan berbagai masalah yang mereka hadapi.

Naryo mengemukakan perihal janji yang diutarakan oleh Mandor dan Mantri hutan tentang bayaran menggarap lahan perhutani. Padahal yang dilakukan oleh Naryo, lebih dari sekedar menanami lahan, melainkan juga memasang patok tapal batas pangkuan hutan, patok sungai serta ajir, baik ajir mahoni, maupun ajir untuk mahoni. Tuntutan yang dikemukakan oleh Naryo diantaranya, persenan yang dulu dijanjikan ditepati, tanaman Jambon dan Mahoni dibuang saja, serta jarak tanam Damar berubah menjadi 6 x 6 M.

Senada dengan Naryo, Maksudi, seorang warga Clekatakan Kabupaten Purbalingga juga menyampaikan beberapa persoalan yang dialaminya. Maksudi mengutarakan kerugian yang dialami oleh petani hutan kala harus menanami lahan milik Perhutani. Ia juga mengeluhkan ancaman yang dilakukan oleh Mantri hutan saat mereka menanam sayur di lahan kontrakan. 

Berbeda dengan Naryo dan Maksudi, Sudi Rahardjo,warga Windujaya menyampaikan keluh kesahnya atas kualitas air yang mulai menurun, saat ini air menjadi keruh akibat adanya penambangan batu. Ia juga mengutarakan perihal jaringan listrik yang belum bisa masuk ke desanya, selama ini warga “ nyalur “ dari rumah yang sudah memiliki fasilitas listrik. Selain itu, Sudi rahardjo juga mengutarakan tentang letak sekolah yang cukup jauh, sehingga warga Windujaya menjadi sulit menikmati pendidikan, karena biaya transportasi yang cukup mahal. Sementara penghasilan warga hanya Rp. 15.000, setiap harinya, ongkos yang ditanggung untuk biaya transportasi ke sekolah menghabiskan sekitar Rp. 7000, setiap harinya.

Rembug Desa Windujaya ini berlangsung ramai, begitu banyak persoalan yang tak terselesaikan di bahas saat itu. Bukan hanya Naryo, Maksudi dan Sudi Rahardjo saja yang berkeluh kesah, tetapi juga Ahmad Yono, Kepala Desa Windujaya, Budi Satrio, Kepala Desa Melung, Ali Ihsan, juga angkat bicara.

Akhirnya, Rembuk di Desa Windujaya ini menghasilkan nota Kesepakatan, yang merupakan pintu awal lahirnya persamaan persepsi tentang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.